MNI | Demak – Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang II DPRD Demak, Senin (11/8), menjadi forum penyampaian jawaban Bupati Demak, Eisti’anah, terhadap pandangan umum enam fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Zayinul Fata dan dihadiri Wakil Bupati KH Muhammad Badruddin, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta camat se-Kabupaten Demak.
Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan arah belanja daerah tetap berpedoman pada visi-misi RPJMD. “Belanja diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, pencegahan kerusakan sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta optimalisasi pendapatan daerah,” tegasnya.
Fraksi PKB sebelumnya menyoroti potensi defisit anggaran. Menanggapi hal itu, Eisti’anah menyebut Pemkab akan mengandalkan potensi pendapatan serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2024 agar tidak terjadi defisit.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemkab menyiapkan strategi percepatan realisasi APBD, pengendalian harga, percepatan investasi, dan penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM.
Adapun Fraksi Golkar menyoroti APBD 2025 sebagai awal pelaksanaan RPJMD baru. Menjawab itu, Bupati memaparkan kebijakan akselerasi program prioritas, peningkatan investasi, penanganan persoalan pesisir, hingga pengendalian inflasi.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya sektor pendidikan. Pemkab, kata Eisti’anah, berkomitmen meningkatkan pemerataan sarana pendidikan, kualitas guru, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kesehatan, Pemkab memperkuat layanan dengan program Universal Health Coverage, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan dokter spesialis keliling.
Sementara Fraksi NasDem menyoroti kenaikan target PAD dan belanja modal untuk pemulihan ekonomi. Pemkab menjawab dengan strategi menggali potensi pendapatan baru serta memprioritaskan belanja pada infrastruktur jalan, normalisasi sungai, dan penyediaan alat kesehatan.
Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera (DPS) mendorong peningkatan pendidikan keterampilan, perbaikan jalan, dan pemberdayaan UMKM. Pemkab memastikan program tersebut telah berjalan, antara lain melalui kemudahan perizinan, akses permodalan, dan pelatihan wirausaha.
Mengakhiri paparannya, Eisti’anah menegaskan bahwa semua masukan fraksi akan menjadi bahan perbaikan kebijakan. “Kami berkomitmen menjaga serapan anggaran agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.