MNI|Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam perang melawan Tuberkulosis (TBC). Tahun ini, anggaran sebesar Rp1 miliar digelontorkan untuk memperkuat penanganan penyakit menular yang masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia kesehatan itu.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menuturkan langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendorong percepatan eliminasi TBC di seluruh daerah.
“Di 35 kabupaten/kota sudah terbentuk tim percepatan, tinggal satu daerah yang belum, yakni Kabupaten Klaten. Ini akan segera kami laporkan kepada Gubernur, agar segera ditindaklanjuti,” ujar Taj Yasin, usai menghadiri Forum 8 Gubernur di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Payung Hukum dan Aksi Nyata
Kebijakan itu ditopang Pergub No. 27/2024 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis 2024–2029, serta Keputusan Gubernur No. 440/37/2024 yang membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB). Seluruh perangkat daerah, termasuk rumah sakit hingga puskesmas, diarahkan untuk ikut terlibat aktif.
Meski data menunjukkan kondisi TBC di Jawa Tengah relatif membaik, tantangan terbesar masih pada penemuan kasus. Hingga 25 Agustus 2025, capaian deteksi baru menyentuh 50 persen dari target, yakni 53.480 kasus dari target tahunan 107.488 kasus.
Dari jumlah itu, 52.891 pasien tercatat menderita TBC sensitif obat. Sebanyak 92 persen atau 48.524 pasien telah memulai pengobatan. Sementara kasus TBC resisten obat (RO) baru ditemukan 589 kasus dari estimasi 3.156, dengan 84 persen pasien telah menjalani terapi.
“Kalau target penemuan bisa kita kejar, maka rantai penularan semakin bisa ditekan. Jawa Tengah pernah membuktikan diri mampu mengendalikan Covid-19, saya yakin pengalaman itu bisa menjadi modal besar untuk TBC,” kata Taj Yasin.
Speling dan Skrining Desa
Untuk mengejar target, Pemprov Jateng mengintegrasikan program Speling—yang sebelumnya digagas bersama Gubernur Ahmad Luthfi—dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat. Program itu menjadi corong utama skrining TBC, bahkan hingga ke tingkat desa.
“Begitu ditemukan gejala, langsung diarahkan ke rumah sakit atau puskesmas. Ini membuat rantai layanan kesehatan kita semakin cepat dan efektif,” tambahnya.
Apresiasi Pusat
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut Jawa Tengah termasuk provinsi yang sudah paling siap dalam urusan kelembagaan dan rencana aksi. Hampir semua daerah lain masih punya pekerjaan rumah.
“Kalau tidak ada rencana aksi, tidak tahu mau berbuat apa. Karena itu, nanti tiap bulan atau dua bulan akan kami evaluasi. Yang terbaik akan mendapat penghargaan, yang lamban akan kami buka ke publik,” tegas Tito.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menambahkan, pola penanganan TBC akan dibuat serupa dengan Covid-19: mulai dari skrining, deteksi, hingga pengobatan. “Obatnya sudah ada, tinggal bagaimana kita memastikan pasien yang terdeteksi segera diobati,” ujarnya.
Investasi Kesehatan dan Ekonomi
Lebih jauh, Taj Yasin menekankan pentingnya penanggulangan TBC tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga bagi perekonomian Jawa Tengah.
“Kita dorong banyak investor masuk. Salah satu indikator yang mereka lihat adalah kesehatan masyarakat, termasuk angka TBC. Kalau angkanya masih tinggi, tentu mereka berpikir ulang. Jadi eliminasi TBC ini juga investasi bagi masa depan Jawa Tengah,” jelasnya.